essay dampak covid 19 terhadap perekonomian indonesia

This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more about DOAJ’s privacy policy.

Hide this message

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience and security.

The Directory of Open Access Journals

Quick search.

Jurnal Benefita (Jul 2020)

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia

• Dito Aditia Darma Nasution,
• Erlina Erlina,
• Iskandar Muda

Affiliations

Read online

This study aims to determine the impact of the COVID-19 pandemic on the Indonesian economy. Until this research was written, 93 countries were found infected with COVID-19. The spread of COVID-19 which had spread eventually brought very bad risks to the world economy, including Indonesia, especially in terms of tourism, trade and investment. The method used in this research is descriptive quantitative method that uses an approach called secondary data analysis, which is a research methodology that uses secondary data as the main data source. Based on the results of the study, Indonesia is currently still in a stable economic situation. Strategic steps related to fiscal and monetary are also estimated to still have room to provide economic stimulus if needed. However, as the COVID-19 pandemic case developed, the market did fluctuate more in the negative direction. Not only that, the slow pace of Indonesia's export activities to China will also have a significant impact on the economy in Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Hingga penelitian ini ditulis ditemukan 93 negara yang telah terjangkit COVID-19. Pandemi COVID-19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan serta investasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif. Langkah-langkah strategis terkait fiskal dan moneter sangat dibutuhkan untuk memberikan rangsangan ekonomi. Seiring berkembangnya kasus pandemi COVID-19, pasar lebih berfluktuasi ke arah yang negatif. Tidak hanya itu saja, lambatnya ekonomi global khususnya kegiatan ekspor Indonesia ke China juga berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut berdasarkan analisis sensitivitas yang menjelaskan bahwa lambatnya ekonomi global saat ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.

• covid-19 pandemic
• economy of indonesia

WeChat QR code

ADB is committed to achieving a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and the Pacific, while sustaining its efforts to eradicate extreme poverty.

Established in 1966, it is owned by 68 members—49 from the region..

• Annual Reports
• Policies and Strategies

ORGANIZATION

• Board of Governors
• Board of Directors
• Departments and Country Offices

ACCOUNTABILITY

• Access to Information
• Accountability Mechanism
• ADB and Civil Society
• Anticorruption and Integrity
• Development Effectiveness
• Independent Evaluation
• Administrative Tribunal
• Ethics and Conduct
• Ombudsperson

Strategy 2030: Operational Priorities

Annual meetings, adb supports projects in developing member countries that create economic and development impact, delivered through both public and private sector operations, advisory services, and knowledge support..

ABOUT ADB PROJECTS

• Projects & Tenders
• Project Results and Case Studies

PRODUCTS AND SERVICES

• Public Sector Financing
• Private Sector Financing
• Financing Partnerships
• Funds and Resources
• Economic Forecasts
• Publications and Documents
• Data and Statistics
• Asia Pacific Tax Hub
• Development Asia
• ADB Data Library
• Agriculture and Food Security
• Climate Change
• Digital Technology
• Environment
• Finance Sector
• Fragility and Vulnerability
• Gender Equality
• Markets Development and Public-Private Partnerships
• Regional Cooperation
• Social Development
• Sustainable Development Goals
• Urban Development

REGIONAL OFFICES

• European Representative Office
• Japanese Representative Office | 日本語
• North America Representative Office

LIAISON OFFICES

• Pacific Liaison and Coordination Office
• Pacific Subregional Office
• Singapore Office

SUBREGIONAL PROGRAMS

• Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)
• Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Program
• Greater Mekong Subregion (GMS) Program
• Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT)
• South Asia Subregional Economic Cooperation (SASEC)

With employees from more than 60 countries, ADB is a place of real diversity.

Work with us to find fulfillment in sharing your knowledge and skills, and be a part of our vision in achieving a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable asia and the pacific., careers and scholarships.

• What We Look For
• Career Opportunities
• Young Professionals Program
• Visiting Fellow Program
• Internship Program
• Scholarship Program

FOR INVESTORS

• Investor Relations | 日本語
• ADB Green and Blue Bonds
• ADB Theme Bonds

INFORMATION ON WORKING WITH ADB FOR...

• Consultants
• Contractors and Suppliers
• Governments
• Executing and Implementing Agencies
• Development Institutions
• Private Sector Partners
• Civil Society/Non-government Organizations

PROCUREMENT AND OUTREACH

• Operational Procurement
• Institutional Procurement
• Business Opportunities Outreach

Ekonomi Indonesia Melambat di 2020 Akibat COVID-19, Pulih Bertahap di 2021

News from Country Offices | 03 April 2020 Read time: 3 mins

Share this page.

JAKARTA, INDONESIA (3 April 2020) — Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 2,5% pada tahun 2020 di tengah pandemi penyakit virus korona yang baru (COVID-19), turun dari 5,0% pada 2019, demikian menurut laporan Asian Development Bank (ADB) yang dirilis hari ini.

“Meski Indonesia memiliki landasan makroekonomi yang kuat, wabah COVID-19 yang tengah berlangsung telah mengubah arah perekonomian negara ini, dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri,” kata Winfried Wicklein, Direktur ADB untuk Indonesia. “Jika tindakan tegas dapat diterapkan secara efektif untuk menanggulangi dampak kesehatan dan ekonomi wabah tersebut, khususnya guna melindungi kelompok miskin dan rentan, perekonomian Indonesia diperkirakan akan kembali secara bertahap ke jalur pertumbuhannya tahun depan.”

Menurut Asian Development Outlook (ADO) 2020 , pandemi COVID-19 bersamaan dengan penurunan harga komoditas dan gejolak pasar keuangan, akan berimplikasi buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia tahun ini, terlebih dengan sejumlah mitra dagang utama Indonesia diperkirakan akan mengalami dampak negatif pada perekonomian mereka. Permintaan dalam negeri diperkirakan akan melemah seiring dengan menurunnya sentimen bisnis dan konsumen. Namun, sejalan dengan pulihnya perekonomian dunia tahun depan, pertumbuhan Indonesia diperkirakan akan memperoleh momentum, dibantu dengan reformasi di bidang investasi yang dikeluarkan baru-baru ini.

Inflasi yang mencapai rata-rata 2,8% tahun lalu, diperkirakan akan naik tipis ke 3,0% pada tahun 2020, sebelum turun lagi ke 2,8% pada tahun 2021. Tekanan inflasi dari ketatnya pasokan pangan dan depresiasi mata uang diperkirakan akan dapat diimbangi sebagian oleh penurunan harga bahan bakar non-subsidi, serta subsidi tambahan untuk listrik dan pangan. Sementara itu, pendapatan ekspor dari pariwisata dan komoditas diperkirakan akan menurun, sehingga menyebabkan defisit transaksi berjalan mencapai 2,9% dari produk domestik bruto pada tahun 2020. Seiring pulihnya taraf ekspor dan investasi pada 2021, volume barang modal impor yang lebih besar akan menyebabkan defisit transaksi berjalan tetap sama seperti pada 2020.

Pemerintah dan otoritas keuangan telah meluncurkan berbagai langkah fiskal dan moneter yang terkoordinasi dan terarah untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan mata pencaharian masyarakat. Hal tersebut termasuk distribusi bantuan langsung tunai bagi kelompok miskin dan rentan, serta pemotongan pajak dan kelonggaran pembayaran pinjaman bagi pekerja dan dunia usaha.

Secara eksternal, risiko terhadap proyeksi perekonomian Indonesia ini adalah wabah COVID-19 yang berkepanjangan, penurunan harga komoditas lebih lanjut, serta meningkatnya gejolak pasar keuangan. Dari dalam negeri, proyeksi ini bergantung pada seberapa cepat dan efektif penyebaran wabah dapat ditanggulangi. Keterbatasan sistem kesehatan dan kesulitan dalam menerapkan pembatasan sosial dapat memperburuk dampak pandemi terhadap ekonomi.

ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.

Media Contact

• Indrananto, Cahyadi Senior Communications Officer, Indonesia Resident Mission +62 21 2992 7388 E-mail contact form
• Zhang, Jane Principal Communications Specialist +63 2 8632 5105 +63 999 999 5105 E-mail contact form
• Publication - Asian Development Outlook 2020: What Drives Innovation in Asia?

Latest News

Dampak Covid-19: 2,7 juta orang masuk kategori miskin selama pandemi, pemulihan ekonomi 'butuh waktu lama'

Sumber gambar, Getty Images

• Penulis, Callistasia Wijaya
• Peranan, Wartawan BBC News Indonesia
• 17 Februari 2021

Jumlah warga miskin di Indonesia meningkat lebih dari 2,7 juta jiwa akibat pandemi Covid-19, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Peneliti mengatakan meningkatnya angka kemiskinan karena kebijakan pandemi yang tak tegas di awal dan upaya untuk memulihkan kondisi ini memerlukan waktu yang cukup lama.

BPS mencatat kenaikan angka kemiskinan pertama dalam tiga tahun terakhir akibat virus corona.

Mereka yang masuk kategori miskin - berdasarkan data BPS - adalah yang pengeluarannya di bawah Rp460 ribu per orang atau Rp2,2 juta per keluarga per bulan.

Meski begitu, pemerintah mengklaim bantuan sosial yang diberikan sudah sangat menekan angka kemiskinan.

Pemerintah mengatakan akan terus memberikan bansos seraya memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) demi pemulihan ekonomi.

Indonesia masuk resesi, pemerintah disarankan fokus 'menangani pandemi' demi perbaikan ekonomi

• Virus corona: Apa yang dimaksud dengan resesi?

Terdampak wabah Covid-19, Jepang kembali alami resesi dan mungkin akan catat 'kinerja ekonomi terburuk'

'kena phk, tak dapat bansos'.

Salah seorang yang terdampak adalah Ikin, seorang laki-laki berusia 37 tahun, yang harus banting setir menjadi pengemudi ojek daring sejak pandemi Covid-19 melanda.

Sebelumnya, Ikin bekerja di sebuah pabrik sepatu di Kabupaten Tangerang, Banten, dengan penghasilan sesuai Upah Minimal Regional, yakni sekitar Rp4 juta per bulan.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.

Namun, tahun lalu, ayah satu anak ini di PHK karena pabriknya yang terdampak pandemi. Pendapatannya pun menurun drastis.

"Dapat Rp 50.000 pun sudah alhamdulillah untuk sehari-hari saat ini. Untuk pendapatan per bulan sangat jauh dari saat saya masi bekerja jauh sekali.

"Istri baru saja November pabriknya tutup juga, kena dampak juga," kata Ikin.

Dengan penghasilan sekitar Rp50.000 per hari, Ikin hanya menghasilkan sekitar Rp1,5 juta per bulan, atau di bawah rata-rata garis kemiskinan per keluarga menurut BPS.

Ia juga mengaku tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, meski sempat mengikuti program Pra Kerja tahun lalu.

Ikin termasuk satu dari sekitar 2,76 juta orang yang masuk kategori miskin sejak pandemi melanda Indonesia di awal tahun lalu.

Jika dibandingkan September 2019, angka kemiskinan di Indonesia naik hampir 1% pada September 2020, membuat jumlah warga miskin mencapai hampir 28 juta orang atau 10,19%.

Bansos diklaim membantu

Melalui keterangan tertulisnya, Kementerian Keuangan mengeklaim bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), telah menahan angka kemiskinan.

Tanpa perlindungan sosial, Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan bisa mencapai 11,8%, kata kementerian itu.

Sumber gambar, Antara Foto

Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan, "Artinya, program PEN sepanjang 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi miskin baru."

Peneliti ekonomi Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, sepakat dengan klaim soal itu, meski ia menyamakan bansos seperti pereda nyeri saja.

"Mungkin kita harus memperpanjang bansos sampai bulan Maret, masih perlu jor-joran karena pemulihan ekonomi sampai pertengahan tahun 2021 kemungkinan kan masih belum pulih perekonomiannya.

"Bansos masih harus cakupannya disamakan seperti 2020. Tapi apakah kebijakan ini berkelanjutan? Tidak. Namanya painkiller (pereda nyeri), itu hanya meredakan, tidak menjadi solusi penyakit itu sendiri," ujarnya.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

Ia menambahkan pemulihan ekonomi di Indonesia mungkin membutuhkan waktu lama.

"Kita secara jujur, Indonesia itu nanggung semua di awal. Pengen dua-duanya dapat. Kesehatannya bagus, ekonominya bagus. Yang terjadi, kesehatannya nggak bagus, ekonominya nggak bagus-bagus amat," kata Teguh.

Ia membandingkan kebijakan yang diterapkan di Indonesia, dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam.

"Mereka fokus ke kesehatan. Secara ekonomi jangka pendek memang parah, tapi setelah itu kesehatan terkontrol, aktivitas ekonomi kembali pulih lebih cepat. Indonesia serba nanggung, jadi relatif pemulihan ekonominya cukup lama," ujarnya.

• Reaksi 'berlebihan' Vietnam terbukti efektif, tak ada kasus positif Covid-19 dalam satu bulan
• Vietnam alami kematian pertama karena Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran untuk PEN tahun 2021 mencapai sekitar Rp688 triliun. Pada tahun 2020, realisasi anggaran PEN mencapai sekitar Rp580 triliun.

Sebanyak Rp150,21 triliun akan dialokasikan untuk bantuan sosial.

Pentingnya UMKM

Menurut Teguh, ke depannya pemerintah perlu fokus menggerakan ekonomi, salah satunya dengan memberi bantuan pada wirausahawan mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Mereka, katanya, juga perlu didorong ke arah ekonomi digital untuk bisa berkembang di tengah pandemi yang membatasi pergerakan warga.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan sependapat dengan saran itu.

"Persoalan kemiskinan, pengangguran yang meningkat tajam sekali karena dampak pandemi, suka tidak suka, UMKM satu-satunya solusi, nggak ada solusi lain," ujar Rully.

Sumber gambar, Depkop.go.id

Sebelumnya, pemerintah menggelontorkan hibah sebesar Rp2,4 juta per bulan selama empat bulan untuk sejumlah UMKM yang memenuhi syarat.

Rully mengatakan pemerintah akan berupaya mempermudah izin UMKM dan membuka akses pembiayaan yang lebih mudah bagi para pengusaha.

Sejauh ini, kementeriannya mencatat ada sebanyak 64 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.

Jumlahnya diperkirakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pengangguran dalam negeri akibat pandemi Covid-19.

Melalui program PEN, pemerintah menganggarkan sekitar Rp187 triliun untuk pengembangan UMKM di tahun 2021.

Berita terkait

Korsel dan Singapura masuk resesi, Indonesia diprediksi juga akan masuk jurang ekonomi

Singapura masuk resesi, diprediksi yang terburuk sejak 1965

Berita utama, pdi perjuangan resmi usung pramono anung-rano karno di pilgub jakarta, bagaimana nasib anies baswedan, koalisi ‘gemuk’ resmi usung ridwan kamil-suswono di pilgub jakarta, kans anies 'pupus', apakah israel sudah menindaklanjuti putusan mahkamah internasional yang memerintahkan cegah genosida di gaza.

Siapa Marie Antoinette, permaisuri Prancis yang dibandingkan dengan Erina Gudono?

Revisi UU Pilkada - 'Ini bukan negara milik keluarga tertentu'

Apa itu kain kafan Turin yang diyakini digunakan untuk membungkus jasad Yesus?

Apakah makanan fermentasi seperti kimchi benar-benar baik untuk kita?

Inspirasi pengendalian banjir: Terasering sawah di atap kampus hingga pinggir sungai

Jokowi reshuffle kabinet: Tiga menteri baru dilantik, dua 'menteri PDI Perjuangan' dicopot - Siapa mereka dan mengapa dianggap 'investasi politik'?

Paling banyak dibaca.

• 1 PDI Perjuangan resmi usung Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub Jakarta, bagaimana nasib Anies Baswedan?
• 2 Gaya hidup menantu dan anak Presiden Jokowi disorot warganet – Mengapa KPK dituntut menyelidiki kemungkinan adanya dugaan gratifikasi?
• 3 Omegle: Anak-anak yang 'memeragakan aksi seksual' di situs obrolan video Terakhir diperbarui: 18 Februari 2021
• 4 Anak SMP di bawah umur 'ngotot' menikah: Apakah menikah muda cara menghindari zina? Terakhir diperbarui: 17 April 2018
• 5 DPR dan KPU sepakat jalankan putusan MK soal ambang batas parlemen dan syarat batas usia calon kepala daerah

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia

This study aims to determine the impact of the COVID-19 pandemic on the Indonesian economy. Until this research was written, 93 countries were found infected with COVID-19. The spread of COVID-19 which had spread eventually brought very bad risks to the world economy, including Indonesia, especially in terms of tourism, trade and investment. The method used in this research is descriptive quantitative method that uses an approach called secondary data analysis, which is a research methodology that uses secondary data as the main data source. Based on the results of the study, Indonesia is currently still in a stable economic situation. Strategic steps related to fiscal and monetary are also estimated to still have room to provide economic stimulus if needed. However, as the COVID-19 pandemic case developed, the market did fluctuate more in the negative direction. Not only that, the slow pace of Indonesia's export activities to China will also have a significant impact on the economy in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Hingga penelitian ini ditulis ditemukan 93 negara yang telah terjangkit COVID-19. Pandemi COVID-19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan serta investasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif. Langkah-langkah strategis terkait fiskal dan moneter sangat dibutuhkan untuk memberikan rangsangan ekonomi. Seiring berkembangnya kasus pandemi COVID-19, pasar lebih berfluktuasi ke arah yang negatif. Tidak hanya itu saja, lambatnya ekonomi global khususnya kegiatan ekspor Indonesia ke China juga berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut berdasarkan analisis sensitivitas yang menjelaskan bahwa lambatnya ekonomi global saat ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

CITATION STYLE

Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita , 5 (2), 212. https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313

Readers' Seniority

Lecturer / Post doc 378

PhD / Post grad / Masters / Doc 347

Researcher 71

Professor / Associate Prof. 17

Readers' Discipline

Economics, Econometrics and Finance 437

Business, Management and Accounting 322

Social Sciences 307

Engineering 109

Save time finding and organizing research with Mendeley

• Bahasa Indonesia

Asia Timur dan Pasifik: “Triple Shock” Akibat Pandemi Memukul Perekonomian di Seluruh Kawasan

Sementara kegiatan ekonomi mulai bangkit di beberapa negara, ancaman jangka panjang terhadap pertumbuhan dan kemiskinan tetap ada

[ Download laporan disini  | Rangkuman laporan (Bahasa .pdf) ]

WASHINGTON, 28 September 2020 —COVID-19 telah mengakibatkan tiga guncangan ( “Triple Shock” ) bagi Kawasan Asia Timur dan Pasifik yang sedang berkembang: pandemi itu sendiri, dampak upaya pembatasan terhadap perekonomian, dan gaung resesi global yang diakibatkan oleh krisis yang terjadi. Pengambilan tindakan secara cepat akan diperlukan untuk memastikan bahwa pandemi ini tidak menghambat pertumbuhan dan meningkatkan kemiskinan di tahun-tahun mendatang, menurut From Containment to Recovery, laporan ekonomi Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik edisi Oktober 2020.

Kegiatan perekonomian domestik mulai bangkit di beberapa negara yang telah membatasi penyebaran virus. Akan tetapi perekonomian di kawasan ini sangat bergantung kepada seluruh bagian lain di dunia, dan permintaan di tingkat global masih tetap lemah. Kawasan ini secara keseluruhan diharapkan untuk mengalami pertumbuhan sebesar hanya 0,9 persen pada tahun 2020, terendah sejak tahun 1967. Sementara China diprediksi untuk mengalami pertumbuhan sebesar 2,0 persen pada tahun 2020 – didorong belanja pemerintah, ekspor yang kuat, dan angka yang rendah pada kasus penularan baru sejak bulan Maret, namun juga adanya konsumsi domestic yang lambat – negara-negara lain di kawasan Asia Timur dan Pasifik diproyeksikan mengalami kontraksi sebesar 3,5 persen.

Prospek bagi kawasan ini lebih cerah pada tahun 2021, dengan pertumbuhan diharapkan mencapai 7,9 persen di China dan 5,1 persen di negara-negara lain di kawasan ini, berdasarkan asumsi terjadinya pemulihan dan normalisasi kegiatan secara berlanjut di negara-negara besar, dikaitkan dengan kemungkinan diproduksinya vaksin. Akan tetapi, output diproyeksikan tetap berada di bawah angka proyeksi sebelum pandemi selama dua tahun ke depan. Prospek yang tidak baik khususnya bagi beberapa negara di Kepulauan Pasifik yang sangat terdampak, di mana output diproyeksikan tetap berada di 10 persen di bawah angka sebelum krisis, selama tahun 2021.  

Kemiskinan di kawasan ini diproyeksikan akan meningkat untuk pertama kalinya dalam 20 tahun: sekitar 38 juta orang diprediksi tetap berada, atau kembali terdorong ke dalam kemiskinan, sebagai akibat dari pandemi (berdasarkan garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-ke atas sebesar $5,5 per hari).  

Selama keberadaan COVID-19, pemerintah di negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik telah, secara rata-rata, mengalokasikan hampir 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka untuk memperkuat sistem kesehatan masyarakat, mendukung rumah tangga, dan membantu perusahaan terhindar dari kepailitan. Akan tetapi, beberapa negara mengalami kesulitan untuk memperluas program perlindungan sosialnya yang terbatas, di mana sebelumnya mereka membelanjakan hanya kurang dari 1 persen PDB-nya, sehingga berlanjutnya dukungan dapat menyebabkan tekanan terhadap basis pendapatan pemerintah.

“COVID-19 tidak hanya menyebabkan pukulan terparah bagi masyarakat miskin, tapi juga mengakibatkan munculnya ‘masyarakat miskin baru’. Kawasan ini dihadapkan kepada serangkaian tantangan yang belum pernah dihadapi sebelumnya, dan pemerintah menghadapi piihan yang sulit,” ucap Victoria Kwakwa, Wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik. “Akan tetapi, ada beberapa pilihan kebijakan yang cerdas yang dapat menekan parahnya dampak tersebut – seperti misalnya dengan berinvestasi pada kapasitas pengujian dan penelusuran serta memperluas cakupan perlindungan sosial yang meliputi masyarakat miskin dan sektor informal.”

Laporan ini memperingatkan, jika tidak diambil tindakan di berbagai bidang, maka pandemi ini dapat mengurangi pertumbuhan regional selama satu dekade yang akan datang sebesar 1 poin persentase per tahun, dengan dampak terbesarnya dirasakan oleh keluarga miskin, karena mereka memiliki lebih sedikit akses kepada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keuangan.

Penutupan sekolah akibat COVID-19 dapat menyebabkan hilangnya waktu untuk penyesuaian belajar setara 0,7 tahun bersekolah, di negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik, menurut analisis pada laporan ini. Sebagai akibatnya, rata-rata seorang siswa di kawasan ini mungkin menghadapi penurunan nilai penghasilan sebesar 4 persen dari yang diharapkan, setiap tahunnya, kelak pada usia produktif mereka.

Kondisi hutang negara dan swasta, seiring dengan menurunnya tingkat neraca perbankan dan meningkatnya ketidakpastian, menimbulkan risiko kepada investasi yang dilakukan oleh pihak negara maupun swasta, juga kepada stabilitas perekonomian – di saat di mana kawasan ini justru membutuhkan keduanya. Defisit fiskal yang besar di kawasan Asia Timur dan Pasifik diproyeksikan menyebabkan meningkatnya hutang pemerintah pada angka rata-rata 7 persen dari PDB pada tahun 2020. Laporan ini menganjurkan dilakukannya reformasi fiskal untuk menggerakkan pendapatan melalui pemungutan pajak secara lebih progresif dan pengurangan pemborosan. Di beberapa negara, tumpukan hutang yang belum dibayar mungkin sudah tidak dapat dipertahankan dan membutuhkan dukungan eksternal yang lebih besar.  

Pada saat yang sama, krisis ini mempercepat berlangsungnya kecenderungan yang telah ada di sektor perdagangan, termasuk regionalisasi di kawasan Asia Timur dan Pasifik, relokasi beberapa rantai nilai global ( global value chains ) dari China, dan pertumbuhan yang lebih cepat pada layanan yang diterapkan secara digital, akan tetapi juga meningkatkan tekanan untuk kembali kepada diambilnya tindakan-tindakan perlindungan.

“Banyak negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik telah berhasil mencegah meluasnya penyebaran penyakit ini dan memberikan bantuan, akan tetapi mereka akan harus berjuang untuk pulih dan mencapai pertumbuhan,” ujar Aaditya Mattoo, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik. “Prioritas saat ini seharusnya mencakup bersekolah dengan aman untuk menjaga modal manusia; memperluas basis pajak yang sempit untuk menghindari pemotongan investasi publik; dan mereformasi sektor-sektor layanan yang dilindungi untuk mendapatkan manfaat dari berbagai peluang digital yang muncul.”

Kelompok Bank Dunia , salah satu sumber terbesar pendanaan dan pengetahuan bagi negara-negara berkembang, saat ini mengambil tindakan yang luas dan cepat  untuk membantu negara-negara berkembang memperkuat tanggap pandemi mereka. Kami mendukung berbagai intervensi di bidang kesehatan masyarakat, bekerja untuk memastikan tersalurkannya barang-barang dan perlengkapan yang penting, dan membantu sektor swasta untuk tetap beroperasi dan mempertahankan pekerjaan. Kami akan meluncurkan dukungan keuangan dengan nilai mencapai $160 miliar  selama 15 bulan untuk membantu lebih dari 100 negara melindungi masyarakat miskin dan rentan, membangun modal manusia, mendukung bisnis, dan mendukung pemulihan ekonomi. Hal ini mencakup $50 miliar sumber daya baru dari IDA melalui dana hibah dan pinjaman lunak.

Laporan lengkap dapat diunduh pada:  http://worldbank.org/eapupdate

Informasi lebih lanjut, kunjungi:  www.worldbank.org/eap

In Washington

• DOWNLOAD LAPORAN LENGKAP [PDF]
• Baca Temuan Utama Laporan
• Lihat edisi sebelumnya
• Office of the Chief Economist: East Asia and Pacific

Kemenkes Hebat, Indonesia Sehat

Penurunan prevalensi stunting tahun 2021 sebagai modal menuju generasi emas indonesia 2045.

Jakarta, 27 Desember 2021

Pandemi COVID-19 di Indonesia memberikan dampak terhadap berbagai sektor baik perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat lainnya termasuk kepada permasalahan Kesehatan. Walau cukup berat beban di sektor Kesehatan tetapi dengan berbagai upaya yang telah pemerintah lakukan dalam mengantisipasi dampak pandemi COVID-19, khususnya pada kelompok rentan seperti ibu hamil maupun balita, memberikan hasil yang cukup menggembiarakan karena selama 2 tahun terakhir permasalahan stunting di Indonesia menunjukkan terjadinya penurunan. Penilaian status gizi Balita ini terkait erat juga dengan sasaran pokok yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu meningkatnya status kesehatan dan gizi anak.

Hari ini (27/12) Kementerian Kesehatan RI melangsungkan launching hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 yang dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono harbuwono didampingi Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nana Mulyana, Plt. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kartini Rustandi dan Sekretaris BKKBN Taviv Agus Riyanto yang dilakukan secara hybrid.

Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) dengan dukungan Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan mengumpulkan data di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan jumlah blok sensus (BS) sebanyak 14.889 Blok Sensus (BS) dan 153.228 balita.

Berdasarkan hasil SSGI tahun 2021 angka stunting secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6 persen per tahun dari 27.7 persen tahun 2019 menjadi 24,4 persen tahun 2021. Hampir sebagian besar dari 34 provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019 dan hanya 5 provinsi yang menunjukkan kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan pemerintah mendorong percepatan penurunan stunting di Indonesia telah memberi hasil yang cukup baik.

SSGI 2021 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan tidak hanya memberikan gambaran status gizi balita saja tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk monitoring dan evaluasi capaian indikator intervensi spesifik maupun intervensi sensitif baik di tingkat nasional maupun kabupaten/kota yang telah dilakukan sejak 2019 dan hingga tahun 2024. Saat ini, Prevalensi stunting di Indonesia lebih baik dibandingkan Myanmar (35%), tetapi masih lebih tinggi dari Vietnam (23%), Malaysia (17%), Thailand (16%) dan Singapura (4%).

“Kami menyambut baik launching SSGI tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota ini, oleh karnanya saya menyampaikan penghargaan telah menyelesaikan status stunting di tahun 2021, upaya ini merupakan komitmen dari implementasi Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting” ujar Tavip Sestama BKKBN pada sambutannya.

Formulasi program percepatan dalam penurunan stunting mengarah pada intervensi berbasis keluarga beresiko stunting dengan menekankan pada penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan akses air minum dan sanitasi.

Pilar kelima dari Strategi Nasional Penanganan Stunting yakni pemantauan dan evaluasi dinilai strategis dan penting sebagai upaya mengetahui dampak intervensi terhadap pencegahan dan penanggulangan stunting. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan masalah stunting di Indonesia umumnya dan khususnya pada kabupaten/kota prioritas.

Dalam sambutannya, Dante Wakil Menteri Kesehatan menyampaikan status gizi Indonesia sebagai penentu bagaimana menumbuhkan manusia unggul di masa depan, maju atau mundurnya sebuah bangsa ditentukan status gizi di negara tersebut. Penyediaan data prevalensi stunting melalui sistem pendataan yang akurat merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya percepatan penurunan stunting di tingkat nasonal, kabupaten/kota. Hal ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya penanggulangan stunting.

Studi ini bertujuan mengetahui status gizi Balita meliputi stunting, wasting, overweight, severe acute malnutrition, serta faktor determinannya seperti pola makan, penyakit infeksi pada balita, perilaku imunisasi, sosial ekonomi, lingkungan, dan akses ke pelayanan kesehatan balita dengan representative tidak hanya nasional dan provinsi namun hingga keterwakilan kabupaten/kota.

Saat ini di beberapa daerah capaian prevalensi sudah dibawah 20% namun masih belum memenuhi target dari RPJMN tahun 2024 sebesar 14%. Bahkan seandainyapun sdh tercapai 14% bukan berarti Indonesia sudah bebas stunting tetapi target selanjutnya adalah menurunkan angka stunting sampai kategori rendah atau dibawah 2,5 persen.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected].

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

drg. Widyawati, MKM

Artikel Terkait

Ppds jalur hospital based resmi dibuka, kuliah gratis hingga bantuan biaya hidup perbulan, kemenkes ditunjuk sebagai campaign manager gernas bbi dan bbwi provinsi kalimantan tengah, penjelasan aturan susu formula bayi, artikel populer, resource center: transformasi teknologi kesehatan, kemenkes resmikan bgsi, inisiatif nasional pertama untuk deteksi potensi penyakit di masa depan, dua pesan menkes kepada pimpinan daerah untuk cegah stunting, ministry of health release.

KALENDER KEGIATAN